BIMTEK PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH BERBASIS REGULASI TERBARU DAN SISTEM DIGITAL 2025

” Bimtek Penatausahaan Perbendaharaan Daerah 2025 untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis regulasi dan sistem digital ”

• Kepada Yth
• Pemerintah Daerah Se-Indonesia
• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di SKPD/OPD Pemerintah Daerah
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
• Kepala Sub Bagian Keuangan / Kepala Keuangan
• Pengelola Keuangan Daerah di BPKAD / BKD / DPPKAD
• ASN yang bertugas di bidang akuntansi, pelaporan, dan verifikasi keuangan daerah
• Auditor dan Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
• Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, dan pejabat fungsional yang menangani keuangan
• Tenaga Teknis Administrasi dan Keuangan yang ingin meningkatkan kompetensi
• Staf Ahli, Konsultan Keuangan Daerah, dan Auditor Independen (atas rekomendasi)

Dengan Hormat

Bimtek Penatausahaan Perbendaharaan Daerah 2025 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Dalam konteks pengelolaan APBD, penatausahaan yang baik merupakan pondasi penting bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Pelatihan ini menitikberatkan pada pemahaman menyeluruh terhadap proses penatausahaan keuangan daerah, mulai dari pencatatan transaksi, pertanggungjawaban bendahara, hingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu, bimtek ini juga membahas integrasi penatausahaan ke dalam sistem digital seperti SIPD-RI dan SIMDA Keuangan yang telah menjadi standar dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini.Bimtek ini sangat tepat diikuti oleh bendahara SKPD, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pengelola keuangan di BPKAD, serta ASN yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan pendekatan yang aplikatif dan berbasis studi kasus, peserta akan memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

Melalui bimtek ini, diharapkan peserta mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, memahami proses rekonsiliasi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Bimtek ini juga menjadi sarana strategis untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik

TUJUAN BIMTEK PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH BERBASIS REGULASI TERBARU DAN SISTEM DIGITAL 2025

1. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tata cara penatausahaan perbendaharaan daerah sesuai regulasi terbaru.
2. Meningkatkan kemampuan teknis bendahara dan PPK dalam mencatat, mengelola, dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan daerah.
3. Mendorong penerapan sistem keuangan berbasis digital seperti SIPD-RI dan SIMDA Keuangan dalam proses penatausahaan.
4. Menjamin kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah melalui proses penatausahaan yang tertib dan terdokumentasi.
6. Mengurangi risiko temuan audit melalui penguatan pemahaman tentang rekonsiliasi dan verifikasi keuangan.
7. Memperkuat koordinasi antar unit pengelola keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

MATERI BIMTEK PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH BERBASIS REGULASI TERBARU DAN SISTEM DIGITAL 2025

1. Dasar Hukum dan Regulasi Penatausahaan Perbendaharaan Daerah Terbaru
2. Peran dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran
3. Prosedur Penatausahaan Kas, Uang Persediaan, dan GU-TU
4. Penerapan SIPD-RI dan SIMDA Keuangan dalam Penatausahaan Keuangan
5. Teknik Penyusunan SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
6. Rekonsiliasi, Verifikasi, dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
7. Audit Internal dan Penyusunan Dokumen Pendukung Transaksi
8. Penanganan Temuan BPK dan Strategi Pencegahannya
9. Penyusunan Rencana Aksi Penatausahaan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel
10. Studi Kasus dan Simulasi Pelaksanaan Penatausahaan Daerah

Narasumber /Trainer 

Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli  yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek 

METODE BIMTEK PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH BERBASIS REGULASI TERBARU DAN SISTEM DIGITAL 2025

Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta

Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS 

• Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
• Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
  Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
• Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan

Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor

• WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 
• TELPON KANTOR  021 – 22036025 
• EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com 

PROSEDUR PEMBAYARAN

Biaya Kontribusi Bimtek /Training  dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

INFORMASI JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DAPAT MELIHAT JADWAL KAMI DI BAWAH