INFO BIMBINGAN TEKNIS APARATUR SATPOL PP 2023 /2024

• Kepada Yth
• Pemerintah Daerah
• Cq.Aparatur Satpol PP Se-Indonesia

Dengan Hormat

Bimtek Satpol PP yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku Pol PP untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional

BIMTEK APARATUR SATPOL PP

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

LANDASAN HUKUM APARATUR SATPOL PP

1. Undang –undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
   Pemerintahan Daerah
2. PP Nomor 06 Tahun 2010 yang telah berganti dengan PP
   No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2010
   tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi
   Pamong Praja
4. Permendagri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pelaporan
   Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Keamanan,
   Ketentraman, dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan
   Masyarakat
5. Permenpan No. 4 thn 2014 ttg pengangkatan jafung polpp
   dan angka kredit
6. Permendagri Nomor 38 tahun 2010 tentang Pendidikan
   Dasar Satuan Polisi Pamong Praja
7. Permendagri Nomor 40 tahun 2011 tentang Struktur
   Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
8. Permendagri No.54 tahun 2014 tentang Standar
   Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
9. Permendagri Nomor 19 tahun 2013 yang dirubah menjadi
   Permendagri No. 17 Th.2019 tentang pakaian Dinas &
   Atribut Satuan Polisi Pamong Praja
10. Permendagri Nomor 34 tahun 2015 tentang Jabatan
    Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
11. Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM
12. Permendagri No.121 tahun 2018 ttg Standar teknis mutu
    pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban
    umum di provisi dan kab/kota
13. Permendagri No 3 tahun 2019 ttg Penyidik Pegawai Negeri
    Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Narasumber /Trainer 

Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli  yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek

METODE BIMTEK /TRAINING 

Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta

Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS 

• Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
• Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
  Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
• Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan

Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor

• WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 
• TELPON KANTOR  021 – 22036025 
• EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com 

PROSEDUR PEMBAYARAN

Biaya Kontribusi Bimtek /Training  dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

INFORMASI JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DAPAT MELIHAT JADWAL KAMI DI BAWAH